Gapura Jateng Gerbang dan Perekat Jawa Tengah
Jakarta – Sehubungan dengan adanya pergantian 36 slot penerbangan perpulangan haji yang seharusnya dari Jeddah dipindah ke Madinah, Fraksi Golkar di Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Kementerian Agama dan pihak maskapai Garuda Indonesia. Kebijakan mengubah penerbangan tersebut, dengan alasan Garuda tidak mendapatkan slot parkir pesawat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah.
Alasan perpindahan ini dilakukan Kementerian Agama setelah memperhatikan tingkat kepadatan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah selama kepulangan haji. Selain itu juga untuk lebih mengoptimalkan infrastruktur Bandara Pangeran Mohammad Bin Abdul Aziz, Madinah, serta untuk distribusi beban operasional maskapai dan petugas haji secara lebih baik
Meski demikian, Komisi VIII DPR juga mengevaluasi kebijakan ini. Menurut Singgih Januratmoko, Anggota Komisi VIII Fraksi Golkar, minta agar perpindahan perpulangan penerbangan dari Jeddah ke Madinah dengan perjalanan darat berjarak kurang lebih 430 km, hendaknya memperhatikan kondisi jamaah, khususnya jamaah lansia yang sudah mengalami kelelahan dan gangguan kesehatan karena harus melakukan perjalanan darat.
“Perjalanan darat dari Jeddah ke Madinah kadang disertai cuaca ekstrem, bisa memicu dehidrasi dan kelelahan. Oleh sebab itu perlu ada perhatian aspek kesehatan jamaah,” ungkap Singgih Januratmoko.
Anggota Fraksi Golkar dari Dapil Sukoharjo, Surakarta, Boyolali, dan Surakarta itu juga mengingatkan, Bandara Madinah tidak selengkap fasilitasnya seperti halnya Bandara Jeddah, terutama untuk fasilitas jamaah berkebutuhan khusus. Selain itu juga fasilitas ground handling yang terbatas berpotensi terjadinya penundaan penerbangan.
Singgih Januratmoko juga meminta agar kebijakan perpindahan slot penerbangan dari Jeddah ke Madinah pada saat perpulangan tidak membebani jamaah haji, “Seperti adanya biaya tambahan lain, ataupun mengurangi kualitas pelayanan pihak maskapai kepada jamaah,” tegasnya.
Untuk evaluasi perbaikan di masa mendatang, anggota Komisi VIII dari Fraksi Golkar itu, meminta pemetaan ulang rute penerbangan dengan pembagian porsi 50 persen berbanding 50 persen sejak awal, sesuai Rencana Penyelenggaran Haji (RPH). Tujuan pembagian porsi ini untuk mengurangi risiko konsentrasi beban.
Singgih Januratmoko juga minta agar pihak Kementerian Agama melakukan komunikasi dan koordinasi dengan otoritas penerbangan di Arab Saudi, agar bisa menyediakan fasilitas dan standar pelayanan yang setara untuk bandara di Madinah dan Jeddah.
