Gapura Jateng Gerbang dan Perekat Jawa Tengah
GAPURA JATENG | SOLO – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menggencarkan kegiatan reses sekaligus sosialisasi Program Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos RI) di empat daerah, yakni Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Sukoharjo, dan Boyolali sepanjang bulan Oktober 2025.
Program ini merupakan bagian dari upaya Komisi VIII DPR RI untuk memperkuat implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Jawa Tengah. Dalam kegiatan itu hadir pula Perwakilan Direktorat Jaminan Sosial Achmad Mustaqim, Mona Sianipar, Edwar Wijaya, Korwil PKH Jawa Tengah Theo Markis, Titik Puji Rahayu, Koordinator PKH Kabupaten Klaten Ris Wahyudi dan Fitria Nur Hayati.
Dalam setiap kegiatan, Singgih Januratmoko menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai garda terdepan dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat, “P2K2 bukan sekadar bantuan sosial, tetapi proses pembelajaran bagi keluarga penerima manfaat agar mereka bisa lebih mandiri, berdaya, dan meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Singgih di sela kegiatan di Surakarta.
Menurut politisi Partai Golkar asal Dapil Jateng V ini, sosialisasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pendamping PKH, pekerja sosial, tokoh masyarakat, dan perwakilan keluarga penerima manfaat. Ia menekankan bahwa DPR RI berkomitmen mengawal agar program perlindungan sosial tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah benar-benar sampai dan bermanfaat bagi masyarakat miskin. Ini bentuk nyata kehadiran negara untuk melindungi warganya,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi di masing-masing daerah berlangsung dinamis dan penuh antusiasme. Di Klaten, misalnya, para KPM berdialog langsung dengan tim Kemensos dan menyampaikan berbagai kendala di lapangan, mulai dari keterlambatan pencairan hingga tantangan dalam pendampingan usaha mikro.
Sementara di Sukoharjo, kegiatan diwarnai dengan sesi pelatihan singkat kewirausahaan dan pengelolaan keuangan keluarga. Di Boyolali, Singgih mendorong agar penerima manfaat PKH diarahkan menjadi pelaku UMKM yang produktif melalui kerja sama dengan BUMDes dan pelatihan lokal.
“Kita tidak ingin masyarakat hanya bergantung pada bantuan. Tujuannya agar mereka naik kelas, dari penerima bantuan menjadi keluarga mandiri yang bisa berkontribusi pada ekonomi daerah,” jelas Singgih.
Kegiatan di Kota Solo menjadi puncak rangkaian sosialisasi. Dalam acara itu, perwakilan dari Kementerian Sosial, Pendamping PKH Jawa Tengah, Theo Markis menyampaikan apresiasi atas peran aktif DPR RI dalam mengawal program pemberdayaan keluarga.
“Kerja sama antara DPR RI dan Kemensos seperti ini sangat penting. Kami bisa mendapatkan masukan langsung dari masyarakat, sementara Pak Singgih membantu menjembatani aspirasi dari bawah ke tingkat kebijakan pusat,” kata Theo.
Selain memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat, kegiatan reses ini juga menjadi ajang evaluasi implementasi PKH dan P2K2 di tingkat daerah. Singgih berharap agar seluruh pendamping sosial terus memperkuat edukasi dan motivasi bagi keluarga penerima manfaat.
“Kita ingin P2K2 menjadi motor perubahan sosial. Ketika keluarga miskin mulai mandiri, maka angka kemiskinan akan turun, kesejahteraan meningkat, dan pembangunan manusia di Jawa Tengah akan semakin baik,” pungkas Singgih.
