Gapura Jateng Gerbang dan Perekat Jawa Tengah
GAPURA JATENG — Letnan Jenderal (Purn.) Djaka Budhi Utama resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat, 23 Mei 2025.
Pelantikan ini menandai babak baru dalam karier panjang Djaka di sektor militer dan pemerintahan sipil.
Lahir di Jakarta pada 9 November 1967, Djaka memulai karier militernya pada era 1990-an. Ia dikenal sebagai bagian dari Tim Mawar, yang aktif dalam operasi pengamanan pada masa transisi politik menjelang reformasi.
Seiring waktu, Djaka meniti karier hingga menjabat berbagai posisi strategis di lingkungan TNI AD, seperti Komandan Korem 012/Teuku Umar, Danpusintelad, hingga Asisten Panglima TNI.
Perjalanan Djaka tak berhenti di dunia militer. Ia memasuki dunia birokrasi sebagai Deputi Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kemenko Polhukam (2021–2023), lalu menjadi Irjen di Kementerian Pertahanan (2024), dan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) pada Oktober 2024.
Pengangkatan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai dianggap strategis. Dengan latar belakang intelijen dan militer, ia dinilai mampu menghadirkan disiplin, integritas, dan pengawasan yang ketat di institusi yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara.
Tak hanya rekam jejak karier, harta kekayaan Djaka Budhi Utama juga menjadi sorotan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023, total kekayaan Djaka mencapai Rp 4,7 miliar. Aset tersebut mencakup tanah di Tangerang Selatan dan Bogor, kendaraan pribadi, kas tunai, dan harta lainnya.
Berikut rincian hartanya:
Tanah & Bangunan: Rp 3,58 miliar
Kendaraan: Toyota Innova senilai Rp 256 juta
Kas & Setara Kas: Rp 769 juta
Harta Lainnya: Rp 347 juta
Utang: Rp 258 juta
Total bersih: Rp 4,7 miliar
Dengan rekam jejak cemerlang dan kekayaan yang transparan, Djaka Budhi Utama diharapkan membawa pembaruan dan integritas dalam kepemimpinan Bea Cukai. Sosoknya menjadi representasi sinergi antara pengalaman militer dan birokrasi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kompleks di sektor kepabeanan Indonesia. (*)
