Gapura Jateng Gerbang dan Perekat Jawa Tengah
GAPURA JATENG, SEMARANG — DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar Silaturrahim Kebangsaan Jilid V sebagai bagian dari upaya memperkuat toleransi dan harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.
Dengan mengusung tema “Memperkuat Toleransi Inter dan Antar Umat Beragama untuk Mewujudkan Masyarakat Harmoni di Jawa Tengah”, kegiatan ini menjadi forum penting lintas sektor yang mempertemukan tokoh agama, pemimpin daerah, aparat negara, dan masyarakat sipil dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Mengapa Silaturrahim Penting untuk Membangun Harmoni di Jawa Tengah?
Sebagai provinsi dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang tinggi, Jawa Tengah menjadi potret kecil Indonesia.
Di sinilah peran silaturrahim menjadi penting—bukan sekadar ajang temu kangen, melainkan sebagai pranata sosial dan spiritual untuk merawat keberagaman dan memperkuat kohesi sosial.
Menurut Ketua DPW LDII Jateng, Prof. Singgih Tri Sulistiyono, kegiatan ini adalah kontribusi nyata LDII dalam membumikan nilai-nilai Pancasila.
Ia menyebut silaturrahim sebagai cara membangun toleransi yang tidak cukup hanya dilakukan secara personal atau oleh masyarakat sipil saja, tapi juga memerlukan kehadiran aktif negara.
“Negara harus hadir, tidak sekadar memberi izin keramaian. Ia harus mengawal agar silaturrahim dan toleransi bisa berjalan baik,” tegas Prof. Singgih.
Bagaimana Pandangan Tokoh Nasional Terhadap Toleransi dan Kohesi Sosial?
Apa Kata Gubernur Jateng tentang Budaya Lokal dan Toleransi?
Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah, menekankan pentingnya etos lokal ngopeni lan nglakoni sebagai wujud kepedulian dan gotong royong dalam menjaga toleransi. Ia menyoroti bahwa membangun bangsa tak cukup dengan sistem, tetapi harus dibarengi nilai-nilai sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat.
Bagaimana Silaturrahim Berperan dalam Keamanan Publik?
Irjen. Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, Kapolda Jawa Tengah, menyampaikan bahwa silaturrahim memiliki nilai strategis dalam pendekatan community policing. Menurutnya, membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat keamanan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan stabilitas sosial yang berkelanjutan.
Apa Peran Supremasi Hukum dalam Menjaga Keberagaman?
Dr. Hendro Dewanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, menekankan bahwa hukum harus dijalankan secara adil dan independen. Hukum tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan hak konstitusional warga negara.
Bagaimana Peran Kementerian Agama dalam Revitalisasi Moral Publik?
Dr. H. Saiful Mujab, Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, menggarisbawahi pentingnya institusi keagamaan sebagai penjaga nilai moral publik. Ia menegaskan bahwa institusi agama perlu bersikap moderat dan inklusif agar dapat menjembatani umat dalam menghadapi tantangan globalisasi nilai.
Apa Pentingnya Silaturrahim Politik dalam Mewujudkan Keadilan Sosial?
Anggota DPR RI Komisi VI, Firmando Hadityo Ganinduto, menyoroti pentingnya konektivitas emosional antara pemimpin dan rakyat. Silaturrahim bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga penguatan legitimasi dan keadilan dalam proses demokrasi.
Bagaimana Ulama Bisa Menjadi Penuntun di Tengah Masyarakat Multikultural?
K.H.M. Iskandar Chang I Po dari PITI dan MUI Jateng, menekankan peran strategis ulama dalam membentuk masyarakat yang toleran. Ia mendorong agar ulama tidak terjebak dalam politik identitas, tetapi tetap menjadi moral compass yang menjunjung inklusivitas dan keadilan.
Apa Pesan Penting dari Ketua DPW LDII Jateng?
Prof. Singgih menyampaikan refleksi historis yang dalam terkait pluralitas Nusantara sejak era Majapahit. Meski Majapahit dikenal sebagai kerajaan besar yang plural, usianya tak panjang karena kegagalan membangun kohesi sosial jangka panjang. Ia berharap Indonesia tidak mengalami hal serupa.
“Kalau bisa, NKRI ini tidak berumur 200 tahun seperti Majapahit, tapi bisa abadi sebagai rumah bersama,” ungkapnya.
Menurutnya, merawat keberagaman bukan tugas satu pihak saja. Dibutuhkan sengguyungan atau gotong royong antar elemen bangsa, di bawah payung Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Mengapa Kegiatan Ini Layak Diapresiasi?
Silaturrahim Kebangsaan Jilid V bukan hanya pertemuan simbolik, tapi ikhtiar membangun masa depan bersama. Forum ini menjadi ruang dialog intelektual yang mendorong transformasi sosial berbasis nilai, bukan sekadar formalitas. Dalam suasana digital yang rentan terhadap intoleransi dan polarisasi, forum seperti ini menjadi penting untuk merawat persatuan.
Apa Harapan ke Depan untuk Lembaga Keagamaan?
LDII juga mendorong agar lembaga keagamaan utama seperti MUI tetap menjaga posisi sebagai penuntun moral bangsa, bukan terseret dalam arus politik identitas. Umat membutuhkan ulama yang bukan hanya kuat dalam dalil, tapi juga arif membaca konteks sosial.
“Kita butuh ulama yang adil dalam sikap, bukan hanya fasih mengutip teks. Supaya Indonesia bisa tetap tegak dan rukun dalam keberagaman,” pungkasnya.
Silaturrahim Kebangsaan Jilid V menjadi penegasan bahwa kerukunan tidak datang secara otomatis, melainkan hasil dari ikhtiar bersama. Kegiatan ini menunjukkan bahwa di tengah berbagai tantangan kebangsaan, masih ada ruang-ruang harapan untuk merawat Indonesia melalui jalan dialog, toleransi, dan kolaborasi lintas sektor. (KIM Jateng)
