Kolaborasi LDII, NU, dan Kemenag di Pekalongan: Hilal Nihil, Puasa Ditambah Sehari

Gapura Jateng, 19 Maret 2026. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Pekalongan kembali mengirimkan tiga personel tim rukyat hilal untuk memantau posisi bulan dalam rangka penentuan awal 1 Syawal. Kegiatan tersebut dilaksanakan berkolaborasi dengan Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama serta Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Pekalongan.

Pemantauan hilal dilaksanakan di Gedung Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan pada Kamis, 19 Maret 2026, pukul 17.00 WIB. Lokasi ini kembali dipilih karena memiliki visibilitas ufuk barat yang terbuka serta telah menjadi titik strategis rukyat di wilayah Kota Pekalongan.

Berdasarkan hasil pengamatan bersama tim di lapangan, hilal tidak terlihat. Secara astronomis, posisi bulan juga belum memenuhi standar elongasi yang telah ditentukan sebagai kriteria visibilitas hilal. Hal ini diperkuat dengan hasil perhitungan hisab serta kondisi pengamatan saat matahari terbenam.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan dalam keterangannya kembali mengingatkan pentingnya menjaga persatuan umat dalam menyikapi hasil penetapan awal bulan Hijriah.
“Puasa ini sejatinya bukan dilihat dari perbedaan awal pelaksanaannya, tetapi dari bagaimana kekhusyukan setiap umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa itu sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan menjelaskan bahwa hasil rukyat yang tidak memenuhi kriteria menjadi dasar dalam penetapan awal Syawal.
“Dari hasil pemantauan di lokasi rukyat, hilal tidak berhasil terlihat dan secara perhitungan juga belum memenuhi standar elongasi yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari,” jelasnya.

Dengan demikian, 1 Syawal 1447 Hijriah ditetapkan jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026. Keputusan ini berarti umat Islam melaksanakan puasa Ramadan satu hari tambahan pada Jumat, sebelum merayakan Hari Raya Idulfitri.

Melalui kolaborasi antara ormas Islam, lembaga falakiyah, dan pemerintah ini, diharapkan proses penentuan awal bulan Hijriah dapat terus berjalan secara profesional, ilmiah, dan transparan, sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.