GAPURA JATENG, JAKARTA – Setiap tanggal 9 Februari, Indonesia memperingati Hari Pers Nasional sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tahun ini, peringatan Hari Pers mengusung tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”, menegaskan pentingnya peran media dalam memastikan ketahanan pangan nasional.
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menekankan bahwa pers memiliki kontribusi besar dalam menyebarkan informasi, baik tentang kebijakan publik maupun berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat.
“Sejak era perjuangan hingga pascareformasi, tanpa keberadaan media, masyarakat akan kesulitan mengakses informasi yang penting untuk kehidupan sehari-hari,” ujar Chriswanto dalam peringatan Hari Pers Nasional 2025.
DPP LDII menyatakan dukungannya terhadap kebebasan pers yang bertanggung jawab. Chriswanto menekankan bahwa pers yang bebas dan independen berperan dalam mengoreksi kebijakan pemerintah serta menjadi penyambung suara masyarakat. Terlebih lagi, tema Hari Pers 2025 selaras dengan tantangan nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan.
“Tema ini sangat relevan dengan program pemerintah dalam memajukan sektor pangan nasional. Kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan isu strategis yang harus diantisipasi secara serius,” tegasnya.
Sebagai bentuk kontribusi konkret, LDII telah memasukkan ketahanan pangan sebagai salah satu dari “8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa.” Dengan partisipasi aktif media dalam memberitakan berbagai tantangan sektor pangan, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah tepat guna mewujudkan kebijakan yang lebih efektif.
“Dengan pemberitaan media yang objektif dan mendalam, berbagai persoalan seperti kelangkaan pupuk, kekurangan bibit unggul, serta perlunya inovasi di sektor pertanian dapat lebih cepat teratasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Chriswanto menegaskan bahwa pers harus menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam memperjuangkan transparansi, khususnya dalam sektor pangan. Ia juga menyoroti pentingnya pemberitaan investigatif terkait kebijakan impor dan ekspor pangan serta upaya mengungkap praktik kartel yang merugikan petani dan UMKM.
“Kami berharap pers mampu menggali informasi mendalam terkait berbagai kebijakan pangan. Hal ini penting agar pemerintah dapat segera mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang ada,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP LDII Rulli Kuswahyudi menegaskan bahwa pers berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan memberikan edukasi, informasi, hiburan, dan kontrol sosial yang sehat, pers dapat membantu membentuk masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan.
“Pers harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah agar pembangunan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, kritisisme tersebut harus dibarengi dengan semangat membangun, bukan sekadar mengkritik tanpa solusi,” ujar Rulli.
Ia juga menyoroti bahwa abad ke-21 menghadirkan tantangan besar, seperti perubahan iklim dan semakin berkurangnya lahan pertanian. Oleh karena itu, kemandirian pangan menjadi isu global yang harus ditangani dengan serius. Di sinilah peran media menjadi sangat penting dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan.
“Pers dapat menjadi saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat, sekaligus menjadi kontrol sosial dalam memastikan bahwa kebijakan pangan benar-benar berpihak pada kepentingan nasional,” jelasnya.
Pada akhirnya, Chriswanto menegaskan bahwa kebebasan pers yang bertanggung jawab adalah kunci dalam mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan peran media yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat, diharapkan Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan para petani, peternak, nelayan, dan petambak di seluruh negeri.