Gapura Jateng Gerbang dan Perekat Jawa Tengah
Senkom Jateng Perkuat Peran Relawan pada Peringatan 20 Tahun Gempa Jogja
MAGELANG, GAPURA JATENG — Peringatan 20 tahun Gempa Jogja dan Jawa Tengah 2006 menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya kesiapsiagaan bencana di tengah masyarakat.
Ribuan relawan dari berbagai unsur berkumpul dalam Apel Kesiapsiagaan yang digelar di Lapangan Garuda Kompleks Candi Prambanan, Sabtu (23/5/2026), sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi ancaman bencana di masa depan.
Dalam kegiatan tersebut, Senkom Mitra Polri Jawa Tengah turut ambil bagian sebagai salah satu elemen relawan kebencanaan yang selama ini aktif mendukung upaya mitigasi, edukasi, dan penanganan bencana di berbagai wilayah.
Ketua Senkom Mitra Polri Provinsi Jawa Tengah, H. Guntur Ivanto, ST, MT, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Edi Ermawan, yang juga terlibat dalam penguatan kapasitas relawan kebencanaan.
Mengapa Peringatan Gempa Jogja Menjadi Momentum Penting bagi Senkom Jateng?
Dua dekade setelah gempa besar mengguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006, berbagai pihak menilai bahwa kesiapsiagaan masyarakat masih menjadi faktor utama dalam mengurangi risiko korban dan kerugian saat bencana terjadi.
Ketua Senkom Mitra Polri Jawa Tengah, H. Guntur Ivanto, menegaskan bahwa peringatan 20 tahun gempa tidak sekadar menjadi agenda mengenang peristiwa masa lalu, tetapi juga sarana refleksi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kebencanaan.
“Peringatan 20 tahun ini akan menjadi refleksi buat masyarakat pada umumnya dan risiko bencana menjadi pengetahuan yang wajib dimiliki warga. Sehingga risiko terjadinya gempa bisa diantisipasi. Ke depannya Senkom Mitra Polri akan selalu menjadi garda depan dalam mengedukasi dan menjadi relawan kebencanaan,” ujar Guntur Ivanto.
Pernyataan tersebut menegaskan peran strategis Senkom dalam membangun budaya sadar bencana yang berkelanjutan di tengah masyarakat.
Apel kesiapsiagaan yang melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, relawan, komunitas masyarakat, hingga berbagai klaster penanggulangan bencana menjadi simbol kuat pentingnya kolaborasi dalam menghadapi ancaman bencana.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengingatkan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tahun 2006 meninggalkan dampak besar baik secara material maupun sosial.
Menurutnya, pada masa itu sistem penanggulangan bencana belum sekuat sekarang karena lembaga seperti BNPB dan BPBD belum terbentuk secara optimal.
“Kita punya keterbatasan saat itu. Solidaritas warga menjadi modal utama dalam evakuasi dan pemulihan sesama,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa keselamatan masyarakat tidak ditentukan saat bencana terjadi, melainkan jauh sebelumnya melalui kesiapan, edukasi, dan latihan yang berkelanjutan.
DIY sendiri dikenal sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung api, banjir, hingga cuaca ekstrem.
Salah satu pesan utama dalam apel tersebut adalah pentingnya menjadikan risiko bencana sebagai bagian dari pengetahuan dasar masyarakat.
Ni Made menjelaskan bahwa sistem informasi kebencanaan, peringatan dini yang cepat dan akurat, serta keterlibatan masyarakat merupakan fondasi penting dalam membangun daerah yang tangguh terhadap bencana.
Program seperti Desa Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana, komunitas relawan, dan kelompok masyarakat siaga menjadi instrumen penting dalam memperkuat kesiapan masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya filosofi Jawa eling lan waspada atau selalu ingat dan waspada dalam kehidupan sehari-hari.
“Jika bencana terjadi, kita harus membangun dengan lebih baik dan lebih kuat lagi. Setelah bencana berlalu, kesiapsiagaan tidak boleh ikut menurun. Memori Gempa Jogja harus berubah menjadi kebijakan,” tegasnya.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, yang membacakan amanat Menteri Koordinator PMK, mengingatkan bahwa Indonesia berada di kawasan Ring of Fire sehingga memiliki risiko bencana geologi dan meteorologi yang tinggi.
Menurut Lilik, gempa Jogja tahun 2006 yang berlangsung sekitar 57 detik menyebabkan lebih dari 5.700 korban jiwa, ratusan ribu rumah rusak, serta kerugian ekonomi yang mencapai lebih dari Rp2 triliun pada saat itu.
“Peringatan ini bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi menjadi ruang refleksi untuk memperkuat memori kolektif bangsa dalam memperkuat pengurangan risiko bencana,” katanya.
Ia menilai generasi muda yang tidak mengalami langsung bencana besar tersebut perlu terus diberikan edukasi agar kesadaran kebencanaan tetap terjaga lintas generasi.
Dalam apel kesiapsiagaan tersebut, seluruh klaster penanggulangan bencana dilibatkan secara terpadu, mulai dari pencarian dan pertolongan, pengungsian dan perlindungan, logistik, kesehatan, pendidikan, hingga pemulihan pascabencana.
Sebagai organisasi yang aktif dalam bidang kebencanaan, Senkom Mitra Polri Jawa Tengah berperan dalam memperkuat koordinasi relawan, penyebaran informasi kebencanaan, edukasi masyarakat, serta dukungan operasional saat terjadi bencana.
Keterlibatan Senkom dalam peringatan 20 tahun Gempa Jogja menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan relawan agar masyarakat semakin siap menghadapi berbagai potensi ancaman bencana.
Melalui momentum ini, Senkom Jateng menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari garda terdepan edukasi kebencanaan, sekaligus membangun budaya kesiapsiagaan yang kuat demi melindungi masyarakat dari risiko bencana di masa mendatang.***
