Membaca Arah Kebijakan Pajak dari Tawangmangu: Cara IKPI Jateng Latih ‘Napas Panjang’ Konsultan

GAPURAJATENG | KARANGANYAR — Di tengah arus dinamis regulasi perpajakan nasional yang menuntut adaptasi cepat, posisi konsultan pajak tidak lagi sekadar profesi administratif. Mereka adalah elemen krusial yang berdiri di zona netral—menjadi penerjemah kebijakan negara sekaligus pelindung hak-hak wajib pajak. Menjawab tantangan berat tersebut, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Jawa Tengah menggelar Gathering dan Seminar Perpajakan di Ballroom Hotel Nava, Tawangmangu, Karanganyar, Sabtu–Minggu (6–7 Juni 2026).

Dipilihnya kawasan lereng Gunung Lawu yang sejuk tampaknya bukan tanpa alasan. Atmosfer santai sengaja dihadirkan untuk mencairkan ketegangan dari rutinitas angka dan pasal hukum. Seperti yang terekam dalam dokumentasi ratusan konsultan pajak yang berasal dari empat cabang strategis—Semarang, Surakarta, Tegal, dan Banyumas—melebur dalam satu barisan yang solid, menunjukkan wajah organisasi yang guyub dan kompak.

Merawat Kompetensi, Menolak Ketinggalan Aturan

Ketua Panitia Pelaksana, Ferry Habibie, SE, SH, M.Si, Ak., BKP, menegaskan bahwa kekuatan sebuah organisasi profesi tidak boleh hanya bertumpu pada kecerdasan individu anggotanya, melainkan pada soliditas kolektif di akar rumput. Forum tahunan ini menjadi katup pengaman agar komunikasi antarcabang tetap terjaga tanpa sekat geografis.

“Kami ingin menciptakan ruang di mana anggota bisa saling mendukung dan berbagi solusi atas persoalan di lapangan. Konsultan pajak tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Ferry di sela-sela kegiatan.

Di sisi lain, aspek pembaruan keilmuan tetap menjadi menu utama. Ferry mengungkapkan, IKPI secara spartan menyelenggarakan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) hingga 12 kali dalam setahun. Langkah agresif ini diambil demi memastikan tidak ada satu pun anggota IKPI Jateng yang gagap terhadap anatomi regulasi terbaru yang dirilis oleh otoritas fiskal.

Ferry juga meluruskan persepsi keliru yang kadang berkembang di ruang publik mengenai posisi mereka. “IKPI bukan pihak yang berseberangan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kami adalah mitra strategis. Kami berdiri di tengah untuk menjembatani komunikasi. Jika konsultan kompeten, wajib pajak akan teredukasi dengan benar, dan iklim perpajakan kita akan semakin sehat,” imbuhnya meluruskan paradigma.

Menggaungkan Semangat ‘IKPI untuk Negeri’

Dominasi peserta dari poros koridor ekonomi Semarang dan Surakarta, sebagaimana terlihat dalam potret kebersamaan, menjadi modal sosial yang besar bagi Jawa Tengah. Ketua Pengurus Daerah IKPI Jawa Tengah, Adv. Muhammad Slamet Umbaran, SE, SH, M.Ak, Ak, CA, ACPA, BKP, menilai urgensi dari gathering ini adalah untuk menyamakan frekuensi dan visi jangka panjang organisasi.

Bagi Slamet, konsultan pajak memikul tanggung jawab moral yang besar terhadap keberlangsungan pembangunan nasional. Mengingat mayoritas postur APBN ditopang oleh sektor pajak, peran mereka sebagai agen edukasi menjadi mutlak diperlukan.

“Pesan yang ingin kami bangun sederhana: ciptakan suasana yang berbeda agar seluruh anggota semakin solid. Ketika internal kita kuat, kontribusi kita kepada masyarakat dan negara melalui tagar ‘IKPI untuk Negeri’ akan jauh lebih berdampak,” tegas Muhammad Slamet.

Ia menambahkan, di luar sana masih banyak pelaku usaha dan masyarakat awam yang belum memahami hak serta kewajiban perpajakannya secara proporsional. Di sinilah IKPI hadir memberikan pendampingan yang objektif, guna mewujudkan sistem perpajakan yang tidak hanya menguntungkan kas negara, tetapi juga adil bagi dunia usaha.

Melalui gelaran dua hari di Tawangmangu ini, IKPI Jawa Tengah berhasil membuktikan bahwa sebuah organisasi profesi bisa bertransformasi menjadi sebuah rumah besar yang humanis. Sebuah tempat di mana kompetensi diasah, solidaritas dirawat, dan komitmen pengabdian kepada bangsa diteguhkan kembali. (Ghoni)