Gapura Jateng Gerbang dan Perekat Jawa Tengah
Related Articles
Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman
Jakarta – Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dalam proyek strategis di Kementerian Pertanian. Hal ini disampaikan usai menerima kunjungan Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, beserta jajaran pada Senin, 16 Desember 2024, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan adalah pendampingan hukum terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan Kementerian Pertanian, termasuk program pengadaan alat produksi pertanian. Jaksa Agung menegaskan bahwa Kejaksaan tidak akan ragu menindak siapa pun yang terbukti menyalahgunakan dana atau memanipulasi proyek ini.
“Kami tidak akan pandang bulu. Siapa pun yang melanggar hukum, baik oknum di internal kementerian maupun pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi, akan kami proses sesuai hukum,” ujar Burhanuddin.
Baca juga ; Kejati Kepri Gelar Rakerda 2024: Dorong Optimalisasi PNBP untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Swasembada Pangan Jadi Prioritas
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam mempercepat swasembada pangan nasional. Fokus utama Kementan adalah pada komoditas strategis seperti beras dan jagung.
“Kami membahas alokasi anggaran yang sangat besar untuk sarana produksi pupuk sebesar Rp54 triliun, serta pengadaan alat produksi pertanian senilai Rp10–15 triliun. Ini perlu pengawalan ketat agar program ini tepat sasaran,” jelas Amran.
Ia menambahkan, pengawalan yang menyentuh langsung kelompok tani sangat penting karena praktik pungutan liar atau “fee” oleh oknum sering menjadi kendala utama di lapangan.
Baca juga ; Kejaksaan Agung Periksa Dua Saksi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Perkeretaapian Medan
Sinergi Antarlembaga
Dalam kesempatan itu, Amran juga meminta dukungan sinergi dari berbagai jajaran di Kejaksaan Agung, termasuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Umum, dan Intelijen. Kolaborasi ini, menurutnya, sangat diperlukan untuk mencegah sekaligus menindak segala bentuk tindak pidana korupsi terkait program pertanian.
“Kolaborasi ini bukan hanya untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai peruntukannya, tetapi juga untuk menjamin program berjalan lancar hingga tingkat petani,” tambah Amran.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, seperti Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, serta jajaran Kementerian Pertanian.
Komitmen bersama ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan pelaksanaan program strategis, sekaligus menjadi langkah konkret dalam mendukung keberhasilan pembangunan sektor pertanian Indonesia. (Red)
